Wednesday, 14 June 2017

APBN DAN HUTANG INDONESIA COPAS dari DDB (Diskusi Dengan Babo)


Pengantar

Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan ekonomi.

Mengapa saya katakan jebakan ekonomi? 

Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu

Pertama , kewajiban membayar cicilan hutang dan bunga.

Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar. Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara langsung berperan menguasai resource SDA tapi digantikan dengan mekanisme perpajakan dan bagi hasil.

Karena memang konsep APBN setelah reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari kegiatan modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari kegiatan produksi dunia usaha khususnya yang mengelola SDA.

Kegiatan produksi ini tentu berhubungan dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram karena terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor.

Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak baru didapat akhir tahun dan awal tahun harus hutang dulu agar bisa bayar biaya pembangunan.

Postur APBN

Dulu ketika Orla dan Orba Dari tahun 1970 sampai tahun 2000, kita mengenal APBN dengan format T Account. , rakyat tidak perlu tahu banyak soal APBN. Ini urusan Negara. Yang penting negara punya resource berupa SDA untuk menjadi undertaker kebutuhan social Rakyat.

Kebutuhan pangan, papan, dan sandang adalah tanggung jawab negara dan karena itu pemimpin dipilih. Tahun 2000 format itu dirubah menjadi I account. Ini standard Government Finance Statistic. Ia sudah menjadi standard dunia , yang bisa di ukur dan dianalisa oleh siapapun. Jadi lebih transfarance.

Jadi sejak APBN mengikuti format I Account maka dia sudah menjelma seperti Neraca Perusahaan yang mudah dibaca oleh publik. Pemerintah tidak bisa lagi sesukanya menentukan pos APBN. Penerimaan hutang tidak dianggap sebagai penerimaan tapi masuk dalam pos pembiayaan anggaran dan bukan belanja negara. 

Didalam pos ini , solusi negara mengatasi difisit anggaran akan nampak dengan jelas ( transfarance). Seperti penjualan obligasi, privatisasi, pinjaman proyek, penjadwalan hutang, pembayaran cicilan hutang dan bunga.

Semakin besar difisit semakin besar pos pembiayaan anggaran. Semakin besar beban hutang, semakin besar pengurangan pos belanja sosial negara. Pemerintah selalu berpatokan dengan percentase difisit terhadap APBN sesuai amanat UU tapi volume selalu meningkat karena APBN dipompa terus untuk naik.

Eskalasi kenaikan APBN ini sebagai bagian dari sistem difisit anggaran untuk menutupi pos pengeluaran negara dan pembiayaan anggaran yang terus membesar. Sementara Penerimaan negara bersumber pada Pajak, Pendapatan Bukan Pajak, hibah.

Bagaimana menyelamatkah ancaman defisit agar tidak terus membesar melewati pagu yang ditetapkan DPR? 

Ya Kreativitas menggali sumber pajak dan menjaring wajib pajak harus terus di pacu. Pendapatan Bukan Pajak berupa bagi hasil pengolahan SDA oleh swasta harus dipacu terus walau harus melepas SDA yang tak terbarukan, juga BUMN dipaksa untuk menghasilkan laba agar mampu memberikan sumbangan pemasukan bagi negara.

Loby kepada negara dan lembaga multilateral digalang agar mendapatkan hibah. Dari peningkatan pendapatan itulah defisit akan mengecil. Karena sistem penerimaan negara seperti itulah maka posisi dunia usaha ( Swasta/BUMN) sangat penting untuk menjadi sumber penerimaan negara. Artinya benar benar kekuatan negara didapat dari service fee atas legitimate yang diberikan kepada dunia usaha untuk mendapatkan laba sebesar mungkin di bumi pertiwi ini.

Sementara pos anggaran sosial akan terus dikurangi agar dunia usaha sebagai revenue center terus memberikan sumbangan penerimaan.

Mengapa ? 

Rakyat yang populasinya nomor lima terbesar didunia adalah potensi market bagi dunia usaha dan bila subsidi dihapus akan mempercepat pertumbuhan dunia usaha. Menteri Keuangan dengan teamnya punya cara yang hebat untuk itu yaitu mereka mengurangi pos belanja negara yang berkaitan dengan biaya social seperti subsidi listrik, Air, Kesehatan dan lain lain dan meningkatkan pos belanja negara yang berhubungan dengan instrastruktur ekonomi untuk pengadaan listrik, kesehatan . air dll.

Apabila terjadi defisit maka itu menjadi pos pembiayaan anggaran. Pemerintah harus membuat prospectus dihadapan para undertaker fund termasuk underwriting obligasi seperti JP Morgan, Credit Suisse, UBS, Citibank, dll. Yang berlaku adalah hukum pasar uang. Semakin rendah risknya semakin tinggi ratingnya, maka semakin mudah mendapatkan reseouce itu. Artinya performance APBN kita sebagai tolok ukur pasar menilai. Saat sekarang rating kita sudan masuk katagori investment grade atau BBB. Artinya financial resouce terbuka lebar selebarnya.

Jebakan APBN

Jebakan itu ada dua yaitu pertama, beban hutang. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dua hal ini saling berhubungan dan saling menyandera. Di era Pak Harto dan SBY, Pemerintah terpaksa membiarkan bahan baku SDA dijual keluar negari karena untuk membuat pengolahan membutuhkan waktu tidak sebentar sementara kita diburu waktu untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan penduduk bisa diantisipasi dengan menyediakan sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan.

Segala konsep ideal pembangunan ekonomi nasional terbentur dengan kenyataan bahwa besok kita bisa makan atau tidak, dan didepan rumah ada debt collector menagih hutang yang tak bisa di muratorium. Kita harus menerima kenyataan menjual dengan cara apapun yang bisa dijual untuk menutupi kewajiban sosial APBN yang tak bisa ditunda dan hutang yang harus dibayar.

Benarkah jebakan hutang dan ledakan penduduk itu sebegitu parahnya? 

Kondisi negara kita sebetulnya dalam ancaman yang serius soal hutang. Dalam international economy community ada konsesus bahwa apabila DSR diatas 20% berarti menggambarkan lampu kuning, atau harus ekstra hati-hati.

Apakah DSR itu ? 

Debt Service Ratio yang merupakan jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Jika DSR semakin besar, maka beban utang luar negeri semakin berat dan serius. DSR adalah indicator yang menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan ekonomi makro di kelola dengan hati hati.

Bank Indonesia kini menggunakan dua jenis dasar perhitungan DSR.

DSR Tier-1 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek. Metode ini mengacu pada perhitungan DSR World Bank.

DSR Tier-2 meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi.

Data yang ada pada tahun 2013 menunjukkan DSR Indonesia terus meningkat oleh sebab kenaikan jumlah utang, sedangkan di sisi lain ekspor cenderung menurun pertumbuhannya. Data ( BI) tahun 2013 , DSR Indonesia berada di kisaran 45-47 persen.

DSR pada kuartal pertama 2014 mencapai 46,31 persen atau setiap 100 nilai ekspor 46,31 untuk bayar hutang. DSR Tier-2 meningkat lebih tajam dan rasio hutang terhadap PDB juga mulai meningkat bersamaan.

DSR Tier-2 akhirnya menembus batas 40 persen pada tahun 2013. Artinya rata rata setiap hari Indonesia harus bayar bunga utang sebesar Rp. 300 miliar atau setiap jamnya sebesar Rp.13 miliar atau setiap detik jantung berdetak , negara harus bayar bunga sebesar Rp.220 juta. Ini tidak termasuk cicilan yang harus dibayar bersamaan dengan bunga.

Disamping jebakan hutang kita juga terjebak dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) mencapai 1,49 persen per tahun. Setiap tahunnya penduduk Indonesia bertambah empat hingga lima juta jiwa. Itu berarti setiap hari lahir 10.000 bayi atau setiap detik jantung berdetak lahir 7 bayi indonesia. Terlambat sedetik saja pemerintah mengeskalasi pertumbuhan ekonomi maka ada 7 bayi lahir tanpa di persiapkan sarananya.

Solusi Jokowi mengatasi hutang.

Hingga kuartal II 2016, DSR Tier 1 Indonesia naik menjadi 37,3 persen dari kuartal I 2016 yang sebesar 34,1 persen. Sementara DSR Tier 2, pada kuartal II sebesar 67,7 persen, atau naik dari Kuartal I yang sebesar 60,9 persen.

Jadi yang menjadi beban negara (DSR Tier 1) sebetulnya berhasi diturunkan sejak jokowi berkuasa namun Tier II meningkat yang merupakan hutang swasta. Agar swasta tidak terjebak dalam pasar hedging atau utang valas nya maka BI telah menerbitkan beberapa Peraturan BI (PBI) untuk mewadahi "hedging" utang korporasi. 

Salah satu PBI itu adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, di mana fasilitas "hedging" mulai Januari 2017 harus dilakukan di bank domestik. Jadi resiko DSR secara keseluruhan sudah dapat di cluster.

Jokowi belajar dari masa lalu dimana peningkatan DSR di picu oleh utang swasta yang hanya berorientasi kepada sector non-trade-able seperti property. ini tidak sehat.

Contoh , DSR AS pada 1997 dianggap masih berada dalam kategori aman ( di bawah 30%), namun perekonomiannya justru mengalami krisis keuangan akibat kebijakan subrprime mortgage. Karena utang lebih banyak disalurkan ke sector property. 

China yang dinilai relative aman karena DSR nya rendah namun kini meradang karena utang swasta lebih banyak di salurkan ke sector property. Eropa juga terpuruk walau DSR nya masih relative aman karena utang luar negeri di salurkan untuk subsidi.

Utang tidak bisa hindari dalam ilmu ekonomi dan tidak selalu buruk asalkan di kelola dengan baik.

Besaran DSR juga tidak selalu buruk. Karena contoh Jepang rasio DSR berkisar 230%, tetapi ekonominya baik-baik saja.

Mengapa ? 

karena utang disalurkan untuk produksi bukan susbidi atau konsumsi. Saat sekarang Indonesia di bawah Jokowi mengelola utang dengan orientasi hanya kepada sector produksi yang berdampak luas bagi pembangunan nasional.

Misal pembangunan insfrastruktur ekonomi dan memberikan insentif bagi perkembangan usah kecil dan menengah. Kebijakan ekonomi mengerem pertumbuhan ekonomi yang bersumber non tradable. Dengan prinsip kebijakan sebagai berikut:

(1). melakukan pelunasan pinjaman ke asing saat jatuh tempo dan tidak memperpanjangnya dan

(2) menggantinya dengan penerbitan SUN dalam negeri.

(3). Memperketat utang luar negeri yang di lakukan swasta. Hanya yang berorientasi ekspor yang boleh utang luar negeri. Melarang bank dalam negeri memberikan jamiman atas utang luar negeri swasta.

(4). Mengarahkan mega proyek dalam skema PPP atau B2B

(5). Membangun kawasan ekonomi khusus yang berorientasi ekspor dan memperkuat logistis system agar ekspor efisien.

(6) Menekan pengeluaran belanja pegawai.

Kebijakan dilakukan dengan konsisten dan memang membuat goncangan bagi dunia usaha yang terbiasa melakukan bisnis non tradable namun keadaan memberikan kesempatan luas bagi siapa saja yang mau masuk ke business tradable.

Dengan kebijakan tarif menekan impor dan pada waktu bersamaan memacu ekspor , maka DSR akan membaik sehingga fundamental ekonomi akan terjaga dengan baik pula.




No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung. Tinggalin jejak dong biar saling kenal :)